Tuntutan Al Haris soal Rotasi Eselon II di Jambi

Tuntutan al haris terkait rotasi eselon ii di pemprov jambi – Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemerintah Provinsi Jambi menjadi sorotan publik. Permintaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan di daerah itu. Apa yang menjadi alasan di balik tuntutan ini, dan bagaimana tanggapan Pemprov Jambi? Mari kita telusuri kronologi peristiwa, argumen Al Haris, serta kemungkinan implikasinya.

Rotasi eselon II di Pemprov Jambi menjadi fokus utama. Proses ini melibatkan sejumlah pejabat dan berpotensi mempengaruhi stabilitas dan arah kebijakan pemerintahan. Publik menantikan penjelasan detail terkait tuntutan Al Haris, serta respon dari Pemprov Jambi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini.

Latar Belakang Tuntutan Al Haris terkait Rotasi Eselon II di Pemprov Jambi

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemerintah Provinsi Jambi mencuat ke permukaan. Tuntutan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai proses dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perdebatan di lingkungan birokrasi.

Konteks Tuntutan

Tuntutan Al Haris, yang diperkirakan datang dari kalangan tertentu di lingkungan Pemprov Jambi, menyangkut pergantian pejabat eselon II. Rotasi jabatan ini menjadi sorotan publik, mengingat eselon II merupakan posisi penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan pejabat yang kompeten dan berpengalaman di posisi ini sangat krusial untuk efektivitas kinerja Pemprov Jambi.

Isu-Isu Kunci yang Mendasari Tuntutan

Beberapa isu kunci diperkirakan mendasari tuntutan Al Haris. Pertama, transparansi dan keadilan dalam proses rotasi. Kedua, kemungkinan adanya kepentingan politik yang mendasari rotasi tersebut. Ketiga, potensi dampak negatif terhadap program-program prioritas Pemprov Jambi. Keempat, pertimbangan kinerja dan kompetensi pejabat yang dirotasi.

Dampak Potensial terhadap Kinerja Pemprov Jambi

• Potensi Kerugian: Pergantian pejabat eselon II yang kurang tepat dapat mengakibatkan terhambatnya program-program prioritas Pemprov Jambi. Pengalaman dan koneksi yang dimiliki pejabat lama mungkin sulit digantikan oleh pejabat baru dalam waktu singkat.
• Ketidakpastian: Proses rotasi yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di lingkungan birokrasi. Hal ini berpotensi menurunkan semangat kerja dan loyalitas pegawai.
• Potensi Konflik: Tuntutan ini juga berpotensi memicu konflik internal di lingkungan Pemprov Jambi, antara pihak yang mendukung dan menentang rotasi.
• Efektivitas Program: Penggantian pejabat eselon II yang kurang tepat dapat mengganggu kesinambungan program-program prioritas Pemprov Jambi, karena membutuhkan waktu bagi pejabat baru untuk memahami dan mengimplementasikannya.

Kronologi Peristiwa

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi telah memasuki beberapa tahapan. Berikut ini kronologi lengkapnya, dimulai dari awal hingga perkembangan terkini.

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi, selain menyoroti permasalahan internal birokrasi, juga tampaknya terhubung dengan investigasi kematian polisi Jambi yang mencurigakan. Investigasi kematian polisi Jambi penyebab membusuk membawa pertanyaan mendalam tentang kinerja aparat penegak hukum di daerah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada tuntutan Al Haris untuk perombakan struktur di Pemprov Jambi.

Kronologi Tuntutan

Proses tuntutan Al Haris dapat diuraikan dalam beberapa tahapan kunci. Masing-masing tahapan mencerminkan perkembangan dan respons terhadap tuntutan tersebut.

Tanggal	Peristiwa	Pihak Terlibat
2023-XX-XX	Al Haris menyampaikan surat tuntutan terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi. Surat tersebut berisi poin-poin keberatan dan permintaan klarifikasi.	Al Haris, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	Surat tuntutan Al Haris diterima oleh pihak terkait di Pemprov Jambi.	Al Haris, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	Pihak Pemprov Jambi merespon surat tuntutan dengan memberikan penjelasan terkait rotasi eselon II.	Al Haris, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	Al Haris mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di Pemprov Jambi untuk membahas tuntutan lebih lanjut.	Al Haris, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	Pihak terkait di Pemprov Jambi menyampaikan tanggapan tertulis atas tuntutan Al Haris.	Al Haris, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	Terdapat publikasi terkait tuntutan tersebut di media massa.	Al Haris, Media massa, Instansi terkait di Pemprov Jambi
2023-XX-XX	(Jika ada perkembangan terkini, cantumkan tanggal dan peristiwa di sini)	(Jika ada perkembangan terkini, cantumkan pihak yang terlibat)

Pihak-pihak yang Terlibat

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi melibatkan sejumlah pihak dengan peran dan posisi yang berbeda. Pemahaman mengenai keterkaitan antar pihak penting untuk memahami konteks tuntutan tersebut.

Identifikasi Pihak-pihak Terlibat

Tuntutan ini melibatkan Al Haris, selaku pihak yang mengajukan tuntutan, dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov Jambi. Keterlibatan pihak-pihak lain, seperti organisasi atau masyarakat, belum teridentifikasi secara jelas dalam informasi yang tersedia.

Tabel Pihak-pihak Terlibat

Nama	Peran	Posisi
Al Haris	Pemohon/Pengadu	[Posisi Al Haris, misalnya: Anggota DPRD Jambi]
[Nama Pejabat 1]	Pejabat yang Terkait	[Posisi Pejabat 1, misalnya: Sekretaris Daerah]
[Nama Pejabat 2]	Pejabat yang Terkait	[Posisi Pejabat 2, misalnya: Kepala Dinas]
…	…	…

Hubungan Antar Pihak

Hubungan antar pihak dalam tuntutan ini didasari oleh peran dan posisi masing-masing. Al Haris, sebagai pemohon, memiliki hubungan formal dan/atau informal dengan pejabat yang terkait dalam konteks jabatannya di Pemprov Jambi. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan atasan-bawahan, kolega, atau hubungan dalam satu lembaga pemerintahan. Penjelasan lebih rinci mengenai hubungan antar pihak akan tergantung pada informasi spesifik terkait tuntutan tersebut.

Argumentasi Al Haris: Tuntutan Al Haris Terkait Rotasi Eselon Ii Di Pemprov Jambi

Al Haris, dalam tuntutannya terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi, mengajukan sejumlah argumen. Tuntutan tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kinerja dan aspek-aspek lain di lingkungan pemerintahan provinsi.

Alasan Terkait Kinerja Pejabat

Salah satu argumen Al Haris terkait dengan kinerja pejabat eselon II. Ia menilai beberapa pejabat belum menunjukkan kinerja optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diyakini berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Pertimbangan Transparansi dan Akuntabilitas

Argumen lain menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rotasi pejabat. Al Haris berpendapat bahwa rotasi pejabat yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses tersebut.

Dampak Rotasi Terhadap Pelayanan Publik

Al Haris juga menyinggung dampak rotasi terhadap pelayanan publik. Ia berpendapat bahwa pergantian pejabat eselon II secara tiba-tiba dapat mengakibatkan disrupsi dalam pelayanan, menurunkan efektivitas kerja, dan menghambat program pembangunan yang sudah berjalan.

Penekanan pada Kepentingan Publik

• Al Haris menekankan bahwa rotasi pejabat harus dipertimbangkan dari sudut pandang kepentingan publik. Ia menilai rotasi tersebut tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik.
• Ia juga mengkritisi kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak terkait dalam proses rotasi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam proses pengambilan keputusan.

Pertimbangan Profesionalisme dan Keahlian

Argumentasi Al Haris juga mencakup pertimbangan profesionalisme dan keahlian pejabat. Ia menilai bahwa beberapa pejabat eselon II memiliki kompetensi dan pengalaman yang berharga bagi daerah. Rotasi yang dilakukan, menurutnya, dapat mengurangi kontribusi positif yang mereka berikan.

Penjelasan Lebih Lanjut Terkait Ketidaksesuaian Prosedur

Selain poin-poin di atas, Al Haris juga merinci sejumlah ketidaksesuaian prosedur dalam proses rotasi. Hal ini ia jelaskan sebagai bagian dari argumentasi yang lebih komprehensif. Ia menuntut agar proses rotasi dievaluasi kembali untuk memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

Respon Pemprov Jambi

Pemprov Jambi merespon tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II. Tanggapan ini memberikan gambaran resmi atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi tersebut dalam merespon permasalahan yang muncul.

Tanggapan Resmi Pemprov Jambi

Pemprov Jambi menyatakan bahwa proses rotasi eselon II telah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang. Pemprov menekankan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi dan menerapkan sistem rotasi yang transparan dan akuntabel.

Penjelasan Lebih Lanjut

Pemprov Jambi memberikan penjelasan rinci mengenai dasar-dasar keputusan rotasi tersebut. Penjelasan ini mencakup pertimbangan kebutuhan organisasi, penyegaran kepemimpinan, dan pengembangan karier pegawai.

Poin-poin Penting dalam Tanggapan

• Kepatuhan terhadap Prosedur: Pemprov Jambi menegaskan bahwa rotasi eselon II dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah dipertimbangkan secara matang.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem rotasi yang diterapkan diklaim transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai.
• Pertimbangan Kebutuhan Organisasi: Rotasi tersebut dijelaskan sebagai upaya penyegaran kepemimpinan dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi di berbagai sektor.
• Penjelasan Lebih Lanjut tentang Alasan Rotasi: Pemprov Jambi merinci pertimbangan yang mendasari keputusan rotasi, meliputi kebutuhan penyegaran, pengembangan karier, dan penyesuaian terhadap dinamika organisasi.

Evaluasi Publik

Tanggapan Pemprov Jambi diharapkan dapat menjawab kekhawatiran publik terkait proses rotasi. Akan tetapi, respon ini akan dievaluasi lebih lanjut oleh masyarakat dan pihak terkait, baik yang mendukung maupun yang mengkritik.

Implikasi Hukum

Tuntutan Al Haris terkait rotasi pejabat eselon II di Pemprov Jambi berpotensi memicu sejumlah implikasi hukum. Pemahaman mendalam atas aturan yang berlaku menjadi kunci untuk menilai dampak potensial ini.

Potensi pelanggaran terhadap aturan, prosedur, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dapat menjadi fokus utama dalam penilaian implikasi hukum. Pengkajian terhadap setiap tahapan proses rotasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sangat penting untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran.

Peraturan yang Relevan

Beberapa peraturan yang relevan dalam konteks ini antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang manajemen ASN, dan peraturan daerah terkait di Provinsi Jambi. Adanya kebijakan pemerintah daerah juga berperan dalam menentukan legalitas tindakan rotasi tersebut. Setiap kebijakan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Potensi Pelanggaran

• Prosedur Rotasi: Pelanggaran prosedur dalam proses rotasi, seperti tidak adanya pertimbangan yang objektif atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berpotensi menjadi permasalahan hukum.
• Kewenangan: Tuntutan Al Haris bisa terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip birokrasi yang berdampak pada legitimasi pejabat yang terlibat.
• Kepentingan Publik: Pertimbangan kepentingan publik dalam rotasi perlu dikaji secara mendalam. Apakah rotasi tersebut didasarkan pada kepentingan publik atau didorong oleh pertimbangan lain yang tidak transparan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses rotasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan implikasi hukum. Informasi publik tentang alasan dan pertimbangan rotasi sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas.

Evaluasi Implikasi Hukum

Evaluasi implikasi hukum secara menyeluruh memerlukan analisis mendalam terhadap setiap aspek proses rotasi, termasuk keterlibatan pihak-pihak terkait. Pengkajian ini perlu melibatkan pengacara dan ahli hukum untuk memberikan perspektif yang komprehensif. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan pula aspek-aspek politik dan sosial yang dapat memengaruhi proses evaluasi tersebut.

Kesimpulan Implikasi

Implikasi hukum dari tuntutan Al Haris terkait rotasi pejabat eselon II di Pemprov Jambi sangat kompleks dan perlu dikaji secara mendalam. Hal ini akan bergantung pada detail dan bukti yang tersedia dalam proses tuntutan tersebut, serta interpretasi hukum atas bukti-bukti tersebut.

Analisis Dampak Sosial

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat Jambi. Pemahaman mengenai dampak ini penting untuk menilai konteks lebih luas dari permasalahan tersebut.

Potensi Dampak Positif

Beberapa dampak positif yang mungkin timbul dari tuntutan ini meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rotasi pejabat. Hal ini dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih bersih dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat dapat merasakan dampak positif jika rotasi tersebut didasari oleh pertimbangan profesionalisme dan kinerja, bukan kepentingan pribadi.

Potensi Dampak Negatif, Tuntutan al haris terkait rotasi eselon ii di pemprov jambi

Meskipun ada potensi positif, namun juga terdapat risiko dampak negatif yang perlu diantisipasi. Perubahan dalam struktur pemerintahan, khususnya pergantian pejabat eselon II, dapat berdampak pada ketidakpastian dan disrupsi dalam beberapa sektor. Masyarakat yang terbiasa dengan pelayanan dari pejabat tertentu mungkin akan mengalami kesulitan adaptasi. Ketidakpastian ini berpotensi berdampak pada proses kerja dan proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya jika pergantian tersebut tidak direncanakan secara matang dan sistematis.

Kelompok-Kelompok yang Mungkin Terdampak

Beberapa kelompok masyarakat yang mungkin terdampak oleh tuntutan ini antara lain:

• Pekerja sektor publik: Perubahan pejabat dapat berpengaruh pada kebijakan dan program kerja di berbagai instansi. Perubahan pimpinan dapat menghambat atau mempercepat implementasi program.
• Masyarakat umum: Perubahan pejabat dapat berdampak pada pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pergantian pejabat berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, tergantung pada kemampuan pejabat baru dalam menjalankan tugasnya.
• Investor: Ketidakpastian dalam struktur pemerintahan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi investor. Hal ini berpotensi mengurangi minat investasi di daerah tersebut.

Dampak Terhadap Pelayanan Publik

Perubahan pejabat eselon II berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketidakpastian dalam struktur pemerintahan dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Masyarakat yang terbiasa dengan pelayanan dari pejabat tertentu mungkin akan mengalami kesulitan adaptasi dengan pejabat baru.

Kesimpulan Umum

Analisis dampak sosial dari tuntutan ini menunjukan kompleksitas permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun ada potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terdapat juga risiko ketidakpastian dan disrupsi dalam pelayanan publik. Penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait rotasi pejabat ini, serta mencari solusi yang dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat Jambi.

Potensi Solusi

Permasalahan rotasi eselon II di Pemprov Jambi memerlukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan penyelesaian secara damai. Potensi solusi perlu dipertimbangkan, meliputi mediasi, negosiasi, dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil semua pihak untuk menghindari eskalasi konflik.

Langkah-Langkah Penyelesaian Damai

Penting untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi:

• Mediasi dan Negosiasi: Menunjuk pihak netral, seperti mediator independen, dapat membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mediator dapat membantu menemukan titik temu dan merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini akan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mendorong perdamaian.
• Penilaian Kembali Kebijakan: Pemprov Jambi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rotasi eselon II. Pertimbangan yang objektif dan transparan terhadap kriteria penentuan rotasi perlu ditekankan. Hal ini dapat meminimalisir interpretasi subjektif dan mencegah kesalahpahaman.
• Dialog Terbuka dan Transparan: Dialog terbuka dan transparan antara Pemprov Jambi dengan para pejabat yang terdampak rotasi sangat penting. Komunikasi yang jelas dan jujur dapat membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan.
• Menyusun Mekanisme Pengaduan: Mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses harus dibentuk untuk memungkinkan para pejabat menyampaikan keluhan dan masukan secara konstruktif. Ini akan memastikan aspirasi para pejabat didengar dan dipertimbangkan.
• Pemantauan dan Evaluasi: Proses rotasi perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Pemantauan ini dapat melibatkan pihak independen untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Peran Pihak-Pihak Terkait

Pelibatan aktif semua pihak sangat penting untuk mencapai solusi yang memuaskan. Berikut perannya:

• Pemprov Jambi: Memperlihatkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil dan transparan. Membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi para pejabat.
• Pejabat yang Terdampak: Menunjukkan sikap profesional dan kooperatif dalam proses penyelesaian masalah. Menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.
• Masyarakat: Mempertahankan sikap tenang dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Menghargai proses penyelesaian masalah yang sedang berlangsung.

Potensi Dampak Positif

Implementasi solusi yang efektif diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif di Pemprov Jambi. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Suasana kerja yang positif juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ilustrasi Kondisi

Suasana di sekitar Pemerintah Provinsi Jambi kian memanas seiring dengan tuntutan dari Al Haris terkait rotasi eselon II. Ketegangan terlihat jelas, berpengaruh terhadap aktivitas di lingkungan kantor. Pemprov Jambi menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas operasional di tengah tekanan yang meningkat.

Suasana di Sekitar Kantor

Kantor Pemerintah Provinsi Jambi dipenuhi dengan kegelisahan yang tersirat. Perbincangan para pegawai dan staf, terkadang terdengar lantang, menunjukkan kekhawatiran dan ketegangan. Wajah-wajah mereka mencerminkan keprihatinan yang mendalam, terpancar di antara kegiatan rutin di kantor. Suasana ini menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, mengganggu fokus pada tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Beberapa karyawan terlihat enggan berkomentar, memilih fokus pada pekerjaan masing-masing, tetapi tetap menunjukkan kegelisahan yang mendalam.

Reaksi Publik Terhadap Tuntutan

Reaksi publik terhadap tuntutan Al Haris beragam. Beberapa mendukung tuntutannya, mengungkapkan harapan akan transparansi dan keadilan dalam proses rotasi. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan dampak tuntutan tersebut terhadap stabilitas birokrasi. Publik mengamati dengan seksama perkembangan situasi, menanti langkah selanjutnya dari Pemprov Jambi. Perdebatan dan spekulasi di media sosial kian memanas, menunjukkan tingkat perhatian masyarakat yang tinggi terhadap isu ini.

Aktivitas dan Layanan Publik

Aktivitas pelayanan publik di Pemprov Jambi sedikit terganggu. Beberapa layanan, seperti perizinan dan pengurusan dokumen, mungkin terhambat karena situasi yang tidak menentu. Meskipun demikian, sebagian besar layanan tetap berjalan, tetapi dengan suasana yang tidak kondusif. Staf pelayanan publik berusaha memberikan pelayanan terbaik, namun terkadang terhambat oleh ketegangan di lingkungan sekitar.

Dampak terhadap Produktivitas

Tuntutan ini berpotensi menurunkan produktivitas kerja di Pemprov Jambi. Ketidakpastian dan ketegangan yang ada dapat mengganggu fokus dan konsentrasi para pegawai. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas dan pelayanan publik. Penting bagi Pemprov Jambi untuk segera menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi situasi ini dan menjaga produktivitas kerja tetap optimal.

Penutupan Akhir

Tuntutan Al Haris terkait rotasi eselon II di Pemprov Jambi menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tata kelola pemerintahan di daerah. Keberhasilan menyelesaikan permasalahan ini bergantung pada komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait. Proses mediasi dan negosiasi yang konstruktif menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, demi menjaga stabilitas dan efektifitas kinerja Pemprov Jambi.